STUDI KASUS HUBUNGAN HUKUM

STUDI KASUS HUBUNGAN HUKUM
FIRST TRAVEL
Apa Itu First Travel?
First Travel adalah biro perjalanan wisata, di bawah bendera CV First Karya Utama yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2009. Biro perjalanan First Travel pada awalnya hanya menawarkan layanan perjalanan wisata domestik dan internasional untuk klien perorangan maupun perusahaan.
First Travel dimiliki oleh pasangan muda Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan. Andi dikenal sebagai pendiri sekaligus direktur utama PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel). Sementara Anniesa Hasibuan adalah desainer pakaian muslim yang dikenal sejak 2015. Nama keduanya melambung naik bersamaan dengan meningkatnya angka jamaah dari biro perjalanan ibadah umrah yang didirikan.
Pada tahun 2011, First Travel akhirnya mengubah bisnis biasa menjadi bisnis religi: melayani ibadah umrah di bawah bendera PT. First Anugerah Karya Wisata. Dua tahun berikutnya, perusahaan mereka terdaftar sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kementerian Agama, dengan mengantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746.Tahun 2013 Kesuksesan menjadi kata baru bagi pasangan Andika Surachman & Anniesa Hasibuan. First Travel meraih predikat jempolan sebagai perusahaan travel dengan pelayanan terbaik. Tahun 2015, mereka menempati rumah super mewah di Sentul City. Tetapi, bisnis First Travel diterpa perkara.

Kronologi Kasus Penipuan First Travel
Biro First Travel tersebut memulai penipuannya semenjak tanggal 28 Maret 2017 yang ditandai dengan penyelenggara umrah tersebut gagal memberangkatkan jamaah.
Muasalnya adalah kabar penelantaran calon jemaah umrah First Travel. Kabar ini terus bergulir dan korban-korban mulai buka suara di awal tahun 2017. Sejak saat itu, tudingan miring makin santer terhadap First Travel, yang diduga melakukan penipuan lewat promosi biaya umrah super murah. Isu penipuan ini terus membesar selama  pertengahan Juli, beberapa pekan setelah Lebaran. Polemik ini mendorong Otoritas Jasa Keuangan untuk turun tangan.
Pada 21 Juli, OJK akhirnya menghentikan penghimpunan dana dan investasi yang dilakukan First Travel. OJK menilai praktik yang dijalankan First Travel berpotensi merugikan masyarakat. Usai mendapatkan sanksi dari OJK,  Kementerian Agama secara resmi mencabut izin operasional First Travel sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah pada tanggal 1 Agustus 2017.
Pada tanggal 4 Agustus, 15 orang plus agen First Travel melaporkan Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan ke kepolisan. Enam hari usai polisi melakukan pemeriksaan maraton terhadap sebelas saksi, pada  Rabu siang, 9 Agustus 2017, pasangan itu digelandang penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka dugaan melakukan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang.

Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Penipuan First Travel
Biro perjalanan yang dimiliki oleh Andika Surachman & Anniesa Hasibuan ini telah menipu sebanyak 72.682 orang dan telah menyebabkan kerugian yang banyak dengan sejumlah uang  Rp. 48.700.100.000.  Jumlah hutang yang telah ditimbulkan oleh pihak First Travel tersebut belum termasuk hutang yang mereka timbulkan ke tiga perusahaan. Selama menjalankan bisnis travel tersebut, mereka sudah membuat hutang ke provider tiket, visa, dan hotel, dengan perhitungan hutang pada provider tiket Rp85 miliyar, hutang provider visa Rp 9,7 miliyar. Lalu hutang pada tiga hotel sebesar Rp 24 miliyar Di Makkah dan di Madinah.
Jamaah yang baru diberangkatkan oleh First Travel ini hanya sekitar 14 ribu jamaah, sisanya berkisar yaitu 58.628 jamaah. Bukan hanya jamaah dan provider yang diajak kerjasama saja yang terkena dampak yang merugikan ini, biro perjalanan yang menjalankan bisnisnya secara benar kini sepi peminat karena takut terkena tipu seperti yang dilakukan oleh biro travel kejam itu.
Biro perjalanan ini sempat menggeret Kementrian Agama karena dihubungkan dengan kegiatan keagamaan. Namun pihak Kementrian Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah menjadi kewenangan penuh biro perjalanan umrah. Kewenangan pemerintah hanya mengeluarkan izin dan mencabut izin biro travel umrah jika terjadi pelanggaran seperti dalam kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Hubungan Hukum Pada Kasus Penipuan First Travel
Dilihat dari unsur-unsur hubungan hukum :
1.      Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
·         Pihak First Travel
-          Wajib memberangkatkan atau memberikan pelayanan kepada calon Jamaah.
-          Berhak meminta pembayaran kepada para calon Jemaah.
·         Pihak Calon Jemaah
-          Wajib membayar kepada pihak First Travel.
-          Berhak meminta pelayanan pihak First Travel setelah dibayar.

2.      Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas:
Dalam kasus tersebut yang menjadi objeknya adalah jasa pelayanan haji/umrah.

3.      Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.
-          First Travel dan Jamaah mengadakan jual beli jasa.
-          First Travel dan Jamaah sebagai pemegang hak dan kewajiban.
-          Jasa pelayanan haji/umrah merupakan objek yang bersangkutan.

Dilihat dari jenis-jenis hubungan hukum, pada kasus ini dapat diidentifikasikan sebagai hubungan hukum bersegi dua atau tweezijdige rechtsbetrekkingen.

Dimana kedua belah pihak (perjanjian jual beli jasa) berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain. Seperti pihak First Travel dan para calon Jamaah yang sama-sama berhak meminta sesuatu dari masing-masing pihak. Namun keduanya juga wajib untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain. Seperti pihak First Travel yang berhak memberikan jasa pelayanan dan para calon Jamaah yang berhak memberikan bayaran.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STUDI KASUS (HAK)

STUDI KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA A. Kronologi kasus di skriminasi etnis Rohingya  Menurut laporan  The New Light of Myanmar , sebuah koran yang terbit di negara Myanmar tertanggal 4 Juni 2012, konflik Rohingya bermula dari sebuah pembunuhan dan pemerkosaan  seorang gadis Budha bernama Ma Thida Htwe yang berumur 27 tahun, hidup di sebuah desa bernama Thabyechaung, Kyauknimaw, daerah Yanbye. Pada tanggal 28 Mei 2012  sore, Thida hendak pulang ke rumah setelah seharian bekerja di sebuah konveksi pakaian . Tepat pukul 17:15 waktu setempat, ia ditikam oleh orang yang tak dikenal di hutan Bakau samping jalan tanggul menuju Kyaukhtayan, bagian dari desa Kyauknimaw dan Chaungwa. Kasus ini dibawa ke pihak kepolisian dan setelah penyelidikan ditetapkan beberapa tersangka. Mereka adalah Rawshi, Rawphi, dan Khochi . Hasil investigasi menyebutkan bahwa Rawshi tahu rutinitas sehari-hari korban yang pulang-pergi antara Desa Thabyechaung ...
Baca selengkapnya

STUDI KASUS SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

Studi Kasus Subjek dan Objek Hukum Kronologis Kasus Korupsi E-KTP             Program e -KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan Februari 2011 dimana pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten / kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e -KTP.             Anggaran pelaksanaan program e-KTP adalah sebesar Rp. 5,9 triliun. Pihak pemenang tender dalam proyek e-KTP ini adalah Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Konsorium proyek ini terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, P...
Baca selengkapnya

HAK

HAK A.     Pengertian Hak Hak memiliki korelasi dengan bab “hubungan kekuasaan dan kewenangan”. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga sebagai hukum subyektif. Dalam pasal 570 KUHP Perdata disebutkan, bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang – undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak – hak orang lain. Hak kepemilikan terdiri dari dua hak/kewenangan yang penting, yaitu: 1.       Yang mempunyai kewenangan/hak memungut kenikmatan dari yang kepunyaannya, dan 2.       Yang mempunyai juga berwenang/berhak memindah-tangankan kepunyaan itu. Dalam istilah Belanda, hak tersebut dinamakan “beschikken” yang meliputi hak/kewenangan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara legal. B.      Teori – Teori Tentang Hak Pada abad ke – 19 d...
Baca selengkapnya